- VIVA.co.id/Dusep Malik
VIVA.co.id – Hingga 22 Juni 2017 atau pertengahan tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat telah membelanjakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia sebesar Rp30,83 triliun, atau setara 29,45 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 yang sebesar Rp104,7 triliun.
Sementara, realisasi pembangunan fisik di lapangan sampai dengan 33,19 persen. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan progres fisik dan penyerapan anggaran saat ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pada 22 Juni 2016, penyerapan anggaran sebesar 26,06 persen atau setara Rp25,6 triliun dari anggaran yang diterima sebesar Rp98,19 triliun. Sedangkan secara fisik, tahun ini juga masih lebih baik, dibanding tahun lalu yang sebesar 27,57 persen.
"Meski begitu, penyerapan anggaran tahun 2017 masih sedikit lebih rendah dari target yakni 30,83 persen," ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 24 Juni 2017.
Dari total belanja hingga Juni tersebut, sekitar 97 persen atau Rp30,01 triliun merupakan belanja infrastruktur yang dilakukan oleh empat Direktorat Jenderal (Dirjen) dengan alokasi dana terbesar, yaitu Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya (CK) dan Penyediaan Perumahan (PnP). Penyerapan keempat Ditjen tersebut semuanya telah di atas target yang direncanakan.
Pembangunan konektivitas berupa jalan dan jembatan oleh Dirjen Bina Marga, dengan pagu anggaran sebesar Rp43,77 triliun, telah digunakan sebesar Rp10,29 triliun atau 33,87 persen dengan progres fisik sebesar 33,87 persen.
Ditjen SDA dengan alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp33,2 triliun, diantaranya untuk pembangunan bendungan dan irigasi. Penyerapan anggarannya Rp10,29 triliun atau 30,93 persen, dengan progres fisik 33,78 persen.
Sementara itu untuk pembangunan infrastruktur permukiman melalui Ditjen CK, anggaran yang telah digunakan mencapai Rp4 triliun atau 23,96 persen dari dana yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp16,71 triliun dengan progres fisik 28,57 persen.
Di bidang perumahan, belanja negara untuk menyediakan rumah-rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia dan upaya mencapai target program sejuta rumah, melalui Ditjen Penyediaan Perumahan telah mencapai progres fisik 36,95 persen dengan anggaran Rp2,69 triliun atau 32,59 persen dari total anggaran yang diterima tahun ini sebesar Rp8,28 triliun. (ren)
