Butuh 11 Tahun Sosialisasi Rupiah Usai Redenominasi

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo.
Sumber :
  • Chandra G Asmara / VIVA.co.id

VIVA.co.id – Bank Indonesia semakin memantapkan diri untuk mengimplementasikan pembulatan nominal mata uang rupiah atau redenominasi tahun ini. BI pun telah ancang-ancang, apabila Rancangan Undang-undang Redenominasi bisa disahkan pada tahun ini.

Top Trending: Desain Redenominasi Rupiah, Bule di Bali Boncengan Tanpa Celana

Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, butuh waktu setidaknya 11 tahun untuk kembali memperkenalkan mata uang Garuda kepada khalayak usai redenominasi. BI pun telah merancang persiapan, apabila RUU Redenominasi bisa rampung tahun ini.

“Kalau 2017 RUU Redenominasi mata uang selesai, itu 2018-2019 adalah tahun persiapan,” kata Agus, di Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Viral Desain Redenominasi Rupiah, Ini Penjelasan BI

Pascadisahkan, Agus memandang, tetap dibutuhkan waktu melakukan persiapan sebelum pembulatan mata uang rupiah diterapkan keseluruhan. Setelah persiapan rampung seutuhnya, maka pada periode 2020-2024 merupakan periode transisi.

“Jadi, kami akan memperkenalkan uang Indonesia rupiah sebelum dan sesudah redenominasi. Nanti, dalam UU akan diatur semua harga barang dan jasa. Harus ada tabel harga lama dan baru. Ini selama lima tahun. Jadi, tujuh tahun masa transisi,” ungkap Agus.

Kulik Semua Tentang Redenominasi Rupiah Di Sini, Pengertian Hingga Dampaknya

“Setelah tujuh tahun masa transisi, nanti 2025 sampai dengan 2028 itu masa face out. Jadi, praktis 11 tahun. Kita harus mulai,” jelasnya.

BI menegaskan, rencana penyederhanakan mata uang rupiah telah mendapatkan restu dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Agus mengatakan, bank sentral pun akan membicarakan rencana redenominasi kepada Presiden Joko Widodo. Namun, mantan Menteri Keuangan itu tak merinci, apakah pertemuan dengan kepala negara akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Dari pemerintah, kami berharap Ibu Menkeu dan Menkumham akan memimpin. Kemarin saya sudah bicara dengan Ibu Sri Mulyani, dan akan mendukung kalau kita menjelaskan ke Presiden. Pak Menko juga dukung,” jelas Agus. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya