- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyindir pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang selalu “kebut-kebutan” habiskan anggaran di akhir tahun. Menurut Jokowi hal ini akan berdampak buruk pada peredaran uang yang ada di masyarakat.
Berkaitan dengan belanja pemerintah ini, Jokowi menegaskan semua pihak perlu berhati-hati. Karena, pada ujungnya belanja pemerintah akan berdampak pada cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi.
"Kita sering terlambat mengeluarkan uang dari APBD. Ini perlu saya ingatkan, biasanya daerah baik di kabupaten, baik di kota, baik di provinsi, maupun pusat itu mengeluarkan uang paling kebut-kebutan pada bulan-bulan di akhir tahun," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017.
Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa ini sudah menjadi budaya yang menahun. Seharusnya, kata Jokowi, uang muka sudah dikeluarkan sejak awal tahun, apalagi terkait Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke daerah.
"Kalau sudah masuk November atau Desember grojog-grojogan uang. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Harusnya kan itu dimulai pengaturannya pada bulan-bulan awal, misalnya uang muka di bulan Januari harus sudah mulai keluar," ujarnya.
Untuk itu, Jokowi mengingatkan agar budaya birokrat daerah yang sering menaruh APBD berlama-lama di perbankan segera dihilangkan. Ditekankan Jokowi, pemerintahan saat ini harus membangun sebuah budaya kerja agar APBD segera dikeluarkan.
"Jangan kita ini memiliki budaya senang naro uang APBD kita di bank dan idle selama berbulan-bulan. Jangan sampai sudah ditransfer dari pusat DAU-nya misalnya, tidak segera digunakan. Sehingga peredaran uang di daerah menjadi kering, sedikit dan tidak banyak," tuturnya. (one)
Sri Mulyani Sudah Belanjakan Rp 173,3 Triliun untuk Subsidi dan Kompensasi BBM-Listrik
Pemerintah hingga September 2023 telah membayarkan subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik sebesar Rp 173,3 triliun.
