- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 menargetkan angka gini ratio yang selama ini dipergunakan untuk mengukur ketimpangan turun menjadi 0,38. Sejalan dengan upaya pengentasan ketimpangan, pemerintah pun menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 71,5.
Berdasarkan dokumen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dikutip VIVA.co.id, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017, ada beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk memutus siklus ketimpangan antargenerasi. Salah satunya adalah menciptakan pembangunan ekonomi yang bisa dinikmati seluruh elemen masyarakat.
Adapun langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah adalah perbaikan akses penunjang kegiatan ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, sampai dengan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Termasuk apabila terjadi guncangan terkait kesehatan, lapangan pekerjaan, sosial, dan ekonomi.
Dalam agenda prioritas nasional dan program prioritas tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp73,7 triliun. Dana tersebut terdiri dari program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran sebesar Rp71,1 triliun, pemenuhan kebutuhan dasar Rp1,3 triliun, dan perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi Rp1,3 triliun.
Alokasi yang diberikan pemerintah akan digunakan untuk menyalurkan bantuan iuran melalui jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat kepada 92,4 juta peserta penerima, bantuan pendidikan kepada 19,7 juta orang anak usia sekolah, dan bantuan pangan non tunai kepada 10 juta keluarga penerimaan manfaat.
Ketimpangan daerah
Upaya mengurangi ketimpangan antardaerah dan pengentasan kemiskinan pun tercermin dari lokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp761,1 triliun. Melalui insentif ini, pemerintah berharap tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga merealisasikan Nawacita Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, upaya pemerintah untuk mencapai target Indeks Pembangunan Manusia, adalah dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, yang difokuskan kepada ibu dan anak, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun untuk menjamin pendidikan berkualitas.
Pemerintah pun memastikan akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, terutama di golongan menengah ke bawah. Sehingga diharapkan, pengeluaran riil masyarakat per kapita dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. (ase)
