- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bertambahnya utang Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, tak lepas dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yang saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain.
Keterbatasan kas keuangan negara dalam memacu pembangunan, akhirnya harus berujung pada utang yang terus meningkat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, total uang pemerintah pusat hingga akhir Juli mencapai Rp3.779 triliun.
“Indikator pembangunan yang kita inginkan, agar menjadikan republik ini jadi makin kuat. Itulah konsekuensinya,” ujar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, di Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.
Hingga akhir Juli, Ani merincikan, sebanyak 80,6 persen dari utang pemerintah berasal dari penerbitan surat berharga negara dan pinjaman sebesar 19,4 persen. Adapun penambahan utang neto selama Juli mencapai Rp73,4 triliun, berasal dari penerbitan SBN Rp65,50 triliun dan pinjaman Rp7,96 triliun.
Sementara penambahan utang neto untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, hingga akhir Juli mencapai Rp264,52 triliun. Angka tersebut berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp264,3 triliun dan penarikan pinjaman sebesar Rp0,13 triliun.
Menurut Ani, tambahan utang diperlukan untuk mendukung kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial. Sementara yang berasal dari pinjaman, untuk pembiayaan proyek kementerian dan lembaga.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, pemerintah akan terus mengelola utang Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pemerintah ingin agar kas keuangan negara bisa menjadi sumber untuk mendongkrak perekonomian.
“Kami terus kelola secara baik. Defisit di APBN sudah disetujui oleh dewan dan kami akan kelola dengan baik,” ujarnya. (one)
