- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut, langkah pemerintah yang menargetkan belanja subsidi sebesar Rp172,4 triliun dalam RAPBN 2018, atau naik Rp3,6 triliun dari APBN 2017, harus diawasi ketat.
Sebab, jika dirinci, belanja subsidi energi tahun depan angkanya cukup besar, yakni Rp103,1 triliun atau meningkat 15 persen dibanding proyeksi APBN-P 2017.
Rinciannya, pemerintah akan menyalurkan subsidi bahan bakar minyak dan LPG sebesar Rp51,1 triliun, dalam rangka perbaikan penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran.
Sementara alokasi yang diberikan untuk subsidi listrik, sebesar Rp52,2 triliun. "Tentu kenaikan belanja subsidi energi ini mengundang tanda tanya. Padahal, asumsi harga minyak mentah pada tahun ini dan depan tetap, yakni di angka US$48 (Rp648 ribu) per barel," kata Peneliti Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara kepada VIVA.co.id, Jumat 18 Agustus 2017.
Dengan begitu, Bhima menganggap wajar jika publik beropini kalau besarnya kenaikan subdisi energi kaitannya dengan strategi tahun politik menjelang Pilpres 2019, ketimbang pergeseran asumsi makro ekonomi.
Bhima juga mengungkapkan, di tengah tren penurunan konsumsi rumah tangga yang terjadi pada pertengahan tahun ini, pemerintah justru bersikukuh mencabut subsidi listrik golongan 900 VA.
Akibatnya, 18,9 juta rumah tangga yang terpukul daya belinya di mana sebagian besar merupakan kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Tak hanya itu, Bhima bahkan menyebut rapor kinerja ekonomi pada semester I 2017 merah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01 persen di kuartal kedua, atau stagnan dibanding kuartal pertama tahun ini.
"Kalau sekarang tiba-tiba pemerintah mengusulkan ada kenaikan subsidi energi tahun depan, kan, justru aneh. Seolah-olah 2018 itu tahunnya pemerintah menjadi pahlawan karena menyelamatkan daya beli masyarakat.” (mus)
