- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan daya tarik jalur Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Right Transit (LRT) yang membentang di pusat ibu kota. Salah satu upaya yang dilakukan, adalah mengembangkan Transit Oriented Development atau TOD di sekitar proyek tersebut.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengaku telah meminta kepada kontraktor kedua proyek transportasi massal itu agar bisa melibatkan sektor swasta dalam mengembangkan TOD. Apalagi dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, TOD dianggap mampu mengakomodasi gaya hidup masyarakat ibu kota.
“Saya sudah minta untuk exercise dengan baik. Saya ingin bahwasanya orang yang punya kompetensi di bidangnya, harus dilibatkan di sini. Karena kalau tidak, TOD ini akan terbuang percuma,” kata Budi, di Jakarta, Rabu 23 Agustus 2017.
Dengan adanya TOD yang mengelilingi kedua proyek tersebut, mantan direktur utama PT Angkasa Pura II itu memandang, kegiatan masyarakat ibu kota akan lebih efisien, karena terintegrasi satu sama lain. Upaya tersebut, ditegaskan Budi, berpotensi mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Ibu Kota DKI Jakarta.
Perusahaan Umum Perumahan Nasional bersama PT Kereta Api Indonesia, kata Budi, pun sebelumnya telah bersinergi untuk membangun TOD di Stasiun Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Selain itu dalam mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi satu sama lain, pengembangan TOD di kawasan tersebut diharapkan mengurangi angka backlog perumahan.
Maka dari itu, pemerintah pun meminta pemerintah daerah bersikap kooperatif dalam pengembangan TOD. Budi menegaskan akan berbicara dengan pemerintah DKI Jakarta untuk memberikan kelonggaran izin pembangunan gedung atau floor area ratio di kawasan TOD yang akan dibangun.
“Agar masyarakat Jakarta tidak ke mana-mana, karena ada hunian, perkantoran, dan transportasi di sini,” ujarnya.
Menhub pun mengklaim bahwa ada sektor swasta yang sudah berminat kembangkan TOD. Dengan menggandeng sektor swasta, diharapkan pengembangan TOD ke depan tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
