- ANTARA FOTO/Septianda Perdana
VIVA.co.id – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia mengkritisi rencana Bank Indonesia yang akan mengatur batas atas biaya pengisian ulang uang elektronik. Meskipun akan ditetapkan dalam batasan wajar, namun hal itu tetap memberatkan.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Kyaatmaja Lookman mengungkapkan, biaya tersebut hanya akan membuat ongkos transportasi angkutan barang semakin mahal. Hal ini, ditegaskan Kyaatmaja, justru bertentangan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menekan biaya logistik.
“Kita semua sepakat, kalau ongkos logistik harus dikurangi. Tetapi, ini malah ditambah-tambah,” kata Kyaatmaja, saat berbincang dengan VIVA.co.id, Jakarta, Rabu 20 September 2017.
Asosiasi, kata Kyaatmaja, sejatinya sudah diberatkan dengan kewajiban menggunakan uang elektronik dalam setiap transaksi pembayaran jalan tol, yang dalam beberapa minggu terakhir sudah dilakukan. Dengan adanya penambahan biaya, maka ini akan semakin memberatkan.
“Ini pemaksaan dan abuse of power. Mengambil kesempatan di atas penderitaan orang lain. Kami dipaksa pakai, terus dipaksa bayar top up. Sama saja kami dipaksa, demi efisiensi Jasa Marga dan bank,” tegasnya.
Meskipun nantinya aturan BI akan mengatur batasan biaya isi ulang dengan nilai yang wajar, namun Kyaatmaja memandang, kebijakan tersebut hanya akan menjadi dis insentif. Maka dari itu, bank sentral diharapkan menimbang kembali untuk menerbitkan aturan tersebut.
“Kami tidak sepakat dengan adanya nilai penambahan untuk truk. Biarlah untuk kendaraan pribadi,” tegasnya. (asp)
Dorong Transaksi Non Tunai, Bank Mandiri Pamer Layanan Mandiri Contactless
Bank Mandiri secara konsisten terus meningkatkan pemanfaatan transaksi non-tunai untuk mendorong efisiensi dan kenyamanan layanan digital nasabah.
