- Dokumentasi REI.
VIVA.co.id – Para pelaku industri properti yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memberi apresiasi terhadap perbaikan pelayanan dalam proses sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Asosiasi ini menilai secara umum banyak perbaikan yang kini sudah dirasakan pengembang, meski diakui masih ada beberapa kantor BPN yang belum optimal dalam pelayanannya.
Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Pertanahan, Adri Istambul Lingga Gayo, menjabarkan masalah pertanahan, khususnya mengenai proses pemecahan sertifikat tanah, memang menjadi hal krusial dalam pembangunan perumahan rakyat. Hal itu kewenangnya berada di tingkat pusat yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN.
Sebelumnya, proses pemecahan sertifikat dari segi waktu dan biaya tidak jelas, bahkan BPN sering disebut sebagai salah satu instansi sumber pungutan liar (pungli). Namun, kata Adri, sekarang semua sudah berubah drastis.
“Jadi misalnya dari segi waktu dan biaya, sekarang lebih jelas karena di banyak daerah BPN kini sudah lebih terbuka," ujar Adri dalam keterangan resmi REI, Jumat 22 September 2017.
Oleh karena itu, REI memberikan penghargaan kepada sejumlah Kepala Kanwil dan Kepala Kantor BPN di beberapa daerah. Apresiasi tersebut berdasarkan usulan anggota-anggota di daerah yang sudah merasakan perubahan pelayanan yang lebih baik di wilayahnya masing-masing.
Adapun pimpinan BPN di daerah yang memperoleh penghargaan dari REI yakni Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Barat dan Banten. Sementara Kepala Kantor (Kakan) BPN antara lain Kakan BPN Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bekasi, Kota Surabaya I, Kabupaten Sigi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Cilacap.
Lebih lanjut kata Adri, sebenarnya masih banyak pimpinan BPN di daerah yang memiliki terobosan dan pelayanan yang bagus berdasarkan masukan dari anggota REI di daerah. Namun, belum semua dapat diberikan penghargaan oleh REI.
“Sebagai contoh, kalau bertemu, Pak Menteri (Sofyan Djalil) selalu bertanya bagaimana pelayanan kami, baik atau buruk? Ini bukti beliau fokus untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata pengembang asal Tanah Karo, Sumatera Utara.
Langkah cepat itu tercermin di beberapa daerah. Misalnya, di Kantor BPN Lombok Barat yang pernah melakukan penandatanganan pemecahan sertifikat tanah sebanyak 600 buku dalam sehari semalam. Demikian juga di Kabupaten Bekasi yang memberikan pelayanan baik.
Belum Optimal
Meski demikian dia mengungkapkan, masih ada satu atau dua kantor BPN yang belum optimal kerjanya. Hal itu merupakan tantangan bagi REI terutama pengurus di daerah.
Dia pun berpesan kepada DPD REI se-Indonesia untuk rajin berkoordinasi dengan atau Kepala Kantor Wilayah BPN setempat, sehingga komunikasi terjalin dengan baik. DPP REI pun siap membantu dan turun ke lapangan, apabila terjadi masalah yang serius.
“Kalau ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di daerah, silahkan menulis surat kepada DPP, beri informasi yang benar, jangan fitnah, pasti kami akan turun menyelesaikannya. Bahkan bila diperlukan saya dan Ketum akan turun,” kata Adri. (ren)
