Strategi BI Atasi Kesenjangan Sosial Ekonomi RI

Mirza Adityaswara
Sumber :
  • facebook.com

VIVA – Bank Indonesia mempertegas komitmennya untuk terus memperkuat sejumlah kebijakan moneter, makro prudensial, dan sistem pembayaran. Langkah itu dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Agustus 2022 Indonesia Deflasi, Tapi Ada Komoditas Penyumbang Inflasi

Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, mengungkapkan, kebijakan utama bank sentral di bidang moneter adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Ketika dua hal itu tidak terkendali, kenaikan harga barang dan jasa terjadi serta sangat berpengaruh pada pendapatan masyarakat.

“Ketika harga terus bergerak naik dengan laju tinggi, maka pendapatan riil kelompok penduduk miskin dan hampir miskin akan cepat tergerus,” kata Mirza di Jakarta, Jumat 20 Oktober 2017.

Memotret Lonjakan Harga di Hari Raya Idul Fitri

Bank sentral, kata Mirza, telah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah. Hal ini dalam rangka pengendalian harga, khususnya komoditas pangan strategis.

Dalam menjaga stabilitas harga pangan, otoritas moneter pun telah mengembangkan 181 klaster komoditas ketahanan pangan dan komoditas lainnya, yang meliputi 21 komoditas di 46 Kantor Perwakilan BI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$413,6 Miliar

Adapun di bidang makro prudensial dan sistem pembayaran, BI telah menerbitkan berbagai kebijakan, yakni mendorong akses usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan kredit, dengan menetapkan rasio pencapaian kredit UMKM perbankan minimal 20 persen pada 2018.

“Hingga Agustus 2017, ada 69 bank dari 115 bank yang telah menyalurkan kredit UMKM di atas 15 persen. Dalam upaya untuk mencapai rasio kredit UMKM yang diharapkan, BI memberikan insentif dan disinsentif kepada bank yang dikaitkan dengan GWM (Giro Wajib Minimum),” katanya.

Sementara itu, terkait kebijakan sistem pembayaran, bank sentral pun telah berkomitmen dalam terselenggaranya sistem pembayaran yang aman dan efisien. Selain itu, menyediakan akses yang mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Salah satunya, adalah program elektronifikasi.

“Kami berkeyakinan, stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan adalah modal utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan struktural jangka menengah panjang, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan,” tuturnya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya