VIVAnews - Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Komisi XI bidang Keuangan DPR dinilai sarat dengan benturan kepentingan sehingga perlu dilaksanakan pembenahan.
"Monopoli informasi sangat kental di kalangan Komisi XI DPR-RI sehingga membuat pemilihan anggota BPK menjadi tidak legitimate (tidak memiliki kekuatan)," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2009.
Adnan mengatakan, proses seleksi anggota masih tertutup sehingga memungkinkan terjadinya kesepakatan antar anggota DPR. Selain itu, monopoli informasi masih berada di tangan Komisi Keuangan sehingga membuat komisi itu terlalu berkuasa (powerful).
Di sisi lain, sambungnya, pemenuhan persyaratan administrasi yang sangat singkat, hanya tiga hari, menyulitkan calon anggota yang kompeten untuk masuk. "Hanya mereka yang dekat dengan Komisi XI DPR-RI yang tahu syaratnya," ungkap Adnan.
Adnan memang tidak menemukan indikasi aliran dana dalam proses pemilihan anggota DPR. Tapi, lanjut dia, dengan proses semacam itu memungkinkan terjadi kesepakatan-kesepakatan di belakang layar.
Senada dengan Adnan, mantan anggota DPR Marwan Batubara mengatakan perlu ada perbaikan proses pemilihan anggota BPK. "Mungkin pelaksanaannya seperti pemilihan anggota KPK hanya saja ada perbaikan di sana-sini."
Marwan merekomendasikan uji publik pada proses pemilihan setiap anggota oleh DPR untuk mengetahui apakah pelaksanaannya benar-benar dapat diterima semua pihak.
Dia mengakui Komisi XI DPR bukan-bukan satu-satunya yang menetapkan anggota BPK-RI. Komisi, kata dia, mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD). "Tetapi DPD hanya dapat merekomendasikan, keputusan akhir tetap di Komisi XI DPR."
OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Pencabutan itu dilakukan OJK itu sebagai tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
