- Dok. DPP REI
VIVA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) optimistis mampu mencapai target pembangunan 200 ribu unit rumah rakyat hingga akhir tahun ini. Bahkan, bukan tidak mungkin pembangunan rumah rakyat bisa melampaui target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun DPP REI hingga November 2017, jumlah rumah yang sudah dibangun anggota REI di seluruh Indonesia mencapai 168 ribu unit. Angka itu di luar 14 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dibangun DPD REI DKI Jakarta.
“Kalau melihat laporan dari daerah-daerah kami optimis target pembangunan tercapai, bahkan mungkin bisa terlampaui karena belum semua daerah memberikan data riil yang komplet,” kata Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata dalam keterangan tertulisnya yang diterima VIVA, Senin, 20 November 2017.
Eman, panggilan akrab Soelaeman, mengungkapkan data tersebut bisa saja semakin meningkat seiring dengan masih banyaknya anggota yang membangun rumah rakyat namun belum melapor, terutama di dua wilayah yakni Banten dan Jawa Barat. Padahal kedua daerah ini merupakan lumbung pasokan rumah bersubsidi.
Sebagai contoh, lanjut dia, ada di Maja yang telah selesai membangun sekitar 6.000 unit rumah MBR di Citra Maja Raya oleh Ciputra Group, namun belum dimasukkan dalam data REI. Ada juga proyek rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Tangerang sebanyak 2.000 unit pun belum masuk data.
Kemudian di Jawa Barat dilaporkan baru terbangun 16 ribu unit, padahal ada satu developer yang tahun ini bangun sampai 25 ribu unit. Itu juga belum masuk data, sehingga di Jawa Barat saja potensi pasokan diperkirakan hampir 40 ribu unit.
“Oleh karena itu, khusus untuk di Jawa Barat dan Banten yang jumlah pengembang dan proyeknya banyak sekali, kami sudah buat sebuah metode untuk menyisir data perusahaan per perusahaan, supaya tidak ada yang terlewatkan,” ujar alumni Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
Adapun DPD REI yang sudah melaporkan target pembangunannya lebihi target hingga November 2017 yaitu Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Sedangkan daerah yang unitnya lebih tinggi dibandingkan realisasi akad kredit ada di Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat.
Sementara itu, terkait kendala utama dalam pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam setahun terakhir, menurut Eman, sebagian besar masih masalah perizinan yang rumit dan berbelit-belit. Meski, pemerintah sudah terbitkan sejumlah regulasi untuk penyederhanaan perizinan.
“Kami berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkret, terutama terkait perizinan di daerah. Karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil,” ujar dia. (ase)
