Cara Ampuh Ini Diklaim Bappenas Kurangi Kemiskinan di RI

Ilustrasi Kemiskinan, Penghuni Pinggiran Rel Kereta Api
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Data Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2017 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 10,64 persen, atau turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11,22 persen.

Kebutuhan Green Job 2030 Diproyeksikan Capai 4,4 Juta, Prakerja Siapkan Pelatihan Green Skills

Sementara itu, untuk tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat atau gini rasio pada Maret 2017 mencapai 0,393 atau turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,408. Dari data tersebut menunjukkan Indonesia masuk pada ketimpangan menengah.

Lalu, cara apa yang dipakai pemerintah untuk capai target kemiskinan 2018 yang ditargetkan sebesar 9,5 persen hingga 10 persen?

Bappenas Bocorkan Asumsi Makro APBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,6 Persen

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan, untuk mengurangi tingkat kemiskinan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program seperti cash transfer maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut dia, dengan sejumlah program yang sudah dijalankan tersebut, angka kemiskinan sudah dirasakan menurun. Hanya saja kemiskinan belum bisa sepenuhnya turun karena keterbatasan data yang terintegrasi di pemerintah.

Indef Kritik Kebijakan Bansos: Anggaran Naik Terus, Kemiskinan Cuma Turun 2,3 Persen Sejak 2010

"Untuk PKH saja, dampak yang sudah dirasakan untuk kurangi kemiskinan di Indonesia sebesar 0,2 persen menurut Bank Dunia pada 2017," ujar Vivi saat dihubungi VIVA, Selasa 21 November 2017.

Ia menuturkan, meski sepenuhnya kemiskinan menurun, masih ada 0,8 persen masyarakat lainnya masuk ke golongan kemiskinan ekstrem atau di bawah garis kemiskinan, yakni di bawah Rp350 ribu per kapita per bulan.

Untuk itu, dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah kembali menyiapkan PKH kepada 10 juta kepala keluarga tahun depan. PKH kali ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendorong anaknya tetap sekolah, periksa kesehatan balita, dan tentunya perbaikan kualitas hidup.

"Jadi yang ekstrem itu hanya 0,8 persen yang sangat miskin, dan mengatasinya dengan PKH (Program Keluarga Harapan), cash transfer, untuk sekolah anak, ibu hamil dan lansia," ungkapnya.

Vivi menambahkan, untuk PKH tahun depan, pemerintah akan memasukkan beberapa komponen baru yang sebelumnya belum ada. Seperti, bantuan non tunai untuk subsidi listrik 450 VA dan subsidi gas 3 kilogram (tabung melon).

Selain itu, untuk mengurangi naiknya angka putus sekolah di Indonesia, pemerintah juga akan memperluas cakupan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke tingkat SMP dan SMA.

Sebelumnya, laporan dari ASEAN-China-UNDP mencatat sebanyak 36 juta orang di ASEAN masih terjebak kemiskinan ekstrem dan ada di bawah garis kemiskinan. Bahkan, 90 persen dari jumlah itu masih dirasakan di Indonesia dan Filipina. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya