Pengusaha Desak Terapkan Bea Masuk Terigu
VIVAnews - Produsen terigu kembali mendesak agar pemerintah segera mengenakan instrumen bea masuk anti dumping sementara (BMADS) pada impor terigu tiga negara yang dituduh melakukan dumping.
Tiga negara, Sri Langka, Turki, dan Australia, diduga melakukan dumping terigu berdasarkan petisi tiga produsen nasional. Saat ini proses penyelidikan tuduhan dumping masuk tahap investigasi.
Senin kemarin, 19 Oktober 2009, dilakukan agenda dengar pendapat telah digelar dan diikuti tiga negara tertuduh bersama kuasa hukum, serta produsen nasional yang mengajukan petisi.
Dalam dengar pendapat tersebut, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia Ratna Sari Loppies, Turki justru balik menuduh Komite Anti Dumping Indonesia dan Indonesia tidak adil.
“Padahal, menurut saya, Turki mau bilang kita bodoh. Sebab, pemerintah tidak kunjung menerapkan BMADS. Industri dalam negeri terutama yang kecil-kecil sangat membutuhkan instrumen tersebut,” kata Ratna di Jakarta, Senin kemarin, 19 Oktober 2009.
Pengusaha mendesak instrumen BMADS dikarenakan negara lain yang menuduh produsen Indonesia melakukan dumping, menerapkan instrumen tersebut.
Selain itu, pemerintah diharapkan lebih aktif mengawasi kondisi perdagangan dan industri nasional. Hal itu menyusul aktifnya negara-negara lain mengajukan tuduhan dumping, safeguard, dan subsidi terhadap produk Indonesia.
Ratna menilai, pemerintah belum mengoptimalkan instrumen-instrumen tersebut guna melindungi industri nasional.
"Bahkan, hingga saat ini, Indonesia belum memanfaatkan mekanisme countervailing (subsidi imbal)," katanya.
Ratna menjelaskan, Indonesia sudah mengahadapi sekitar 200 tuduhan dumping, safeguard, dan subsidi. Tapi, Indonesia baru mengenakan 10 tuduhan dumping, dua tuduhan safeguard, dan tuduhan subsidi tidak pernah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Benny Soetrisno mengatakan, tuduhan subsidi berpeluang dilakukan oleh setiap negara untuk melindungi pasar nasional.
Indonesia dinilai tidak pernah memanfaatkan mekanisme tersebut dan seolah-olah industri nasional aman-aman saja. "Padahal, negara lain juga memberikan subsidi," ujarnya.
Untuk itu, dia menambahkan, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas institusi sehingga bisa memantau dan meninjau ulang industri dan kinerja perdagangan setiap harinya.
Terkait instrumen BMADS, Benny mendesak untuk segera dikenakan, terlepas nanti terbukti dumping atau tidak, kalaupun tidak terbukti bisa dikembalikan.
hadi.suprapto@vivanews.com
7 Negara yang Miliki Toilet Netral Gender di Dunia, Mayoritas di Asia!
Beberapa negara telah memulai pembangunan toilet gender netral sebagai upaya untuk menyediakan fasilitas yang inklusif bagi kelompok LGBTQ+. Toilet gender netral infonya.
