- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pemerintah menggandeng dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membiayai proyek Light Rail Transit Jabodetabek. Adapun total biaya untuk pembangunan LRT Jabodetabek yaitu Rp29 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dua BUMN tersebut yaitu PT. Adhi Karya (Persero) akan membiayai sekitar Rp1,4 triliun, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan membiayai sekitar Rp25 triliun. "Sedangkan gap-nya ditanggung pemerintah," kata Sri di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat 8 Desember 2017.
Ia menjelaskan, skema pembiayaan itu terhitung baru, dan mengacu kepada Keppres no 49 tahun 2017. Ditempat yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan skema pembiayaan tersebut akan meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bisa mendorong percepatan pembangunan LRT.
"Biasannya prasarana ini kan pakai APBN, tapi struktur sekarang adalah kombinasi APBN, Penanaman Modal Negara (PMN) dan pembiayaan komersial. Jadi ini sangat-sangat baik ke depan bagaimana kita mempercepat pembangunan public transportation," ujar Rini.
Untuk proses pengadaan kereta, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan membuka secara transparan dengan konsep Transfer of Technologi (TOT).
"Apakah itu dari mana saja sepanjang ada TOT kita akan lihat. Dengan demikian KAI ke depan bisa mengembangkan itu," ujar Luhut.
Kemenkeu Catat Aset Tanah PTNBH Senilai Rp161,30 Triliun
Untuk nilai BMN berupa tanah di 12 PTNBH. Jenis aset PTNBH terbagi menjadi dua yang salah satunya tanah.
