DPR: Cabut Izin Agen yang Tumpuk Elpiji 3 Kilogram

Gas Elpiji
Sumber :
  • ANTARA/Prasetyo Utomo

VIVA – Kelangkaan gas elpiji 3 kg terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Hal ini ditengarai terjadi karena agen pangkalan atau justru dari pola konsumsi masyarakat itu sendiri yang sudah berubah.

Jaga Ketersediaan di Lebaran, Pertamina Tambah 164.640 LPG 3 Kg untuk Situbondo dan Banyuwangi

Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris, mengatakan, penyebab kelangkaan gas elpiji melon ini harus ditelusuri melalui data-data yang valid. Jika betul karena permainan agen, maka agen pangkalan tersebut harus ditata.

"Kadang-kadang kita tidak tahu kalau ini ada permainan agen. Kalau ada agen yang menumpuk (elpiji) ya harus dicabut izinnya," kata Andi Yuliani saat berbincang dengan VIVA, Kamis 14 Desember 2017.

Pabrik LPG di Tangerang Meledak, 3 Karyawan Jadi Korban

Selain itu, sambung dia, kajian kelangkaan gas melon itu harus mengkaji perubahan pola hidup masyarakat. Karena bisa saja masyarakat yang justru lebih konsumtif menggunakan elpiji di mana biasanya memakai satu tabung dalam seminggu bisa menjadi dua tabung dalam seminggu.

"Belum lagi sekarang ada program pemerintah yang ada converter kit LPG (nelayan) itu kan. Otomatis ada penggunaan LPG yang bertambah cukup banyak. Nah ini juga harus diantisipasi. Pembukaan agen-agen baru daerah-daerah nelayan ini juga perlu dilakukan pengaturan," kata dia.

Subsidi Gas Melon Bakal Ditekan, Dirjen Migas Masifkan Pembangunan Jargas

Sementara itu, mengenai pengaturan pembelian elpiji yang rencananya melalui kartu bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin, pemerintah disebut harus memperbaiki database masyarakat miskin terlebih dahulu.

"Ini ada perilaku masyarakat yang sebenarnya tidak berhak, juga minta nah di lain pihak database kita itu kadang-kadang, sangat subjektif juga kan. Misalnya di daerah, para pemangku kepentingan yang di paling bawah itu memanipulasi data siapa yang berhak. Gitu loh. Kalau bisa data nya itu harus transparan juga," kata dia.

Menurutnya, pembicaraan ini sudah dilakukan oleh pihak DPR dengan Kementerian Sosial, agar bisa bersinergi dengan pengusaha untuk melakukan suplai data.

"Kementerian Sosial itu harus menyuplai data juga ke Pertamina. Jadi Pertamina bisa menyuplai ke pangkalan atau agen-agen pangkalan yang tepat berdasarkan data di mana lokasi masyarakat miskin itu," ujar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya